MENYOAL SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:akmal nur*

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dewasa ini adalah kondisi ekonomi. Pergeseran pengaruh yang signifikan terhadap tata sosial dari politik ke ekonomi menjadi indicator kehidupan modern. Namun seperti apa konsep ekonomi yang ideal dalam konteks sekarang ini masih menjadi perdebatan oleh para ekonom. Perdebatan tentang hal tersebut sangat di pengaruhi oleh idiologi apa yang menjadi dasar dalam melihat kondisi sosial. Secara umum dapat kita melihat bagaimana peran idiologi sosialis dalam membentuk ekonomi liberal yang kemudian bermetamorfosis menjadi ekonomi global. Kedua konsep inilah yang menjadi wacana dominan dalam berusaha menghegomoni Negara – Negara berkembang dengan dukungan structural dari bangsa yang mengusungnya. Paham pertama di di dapatkan dari Negara unisoviet dan kedua dari USA. Keruntuhan unisoveit menjadi petanda munculnya konsep sistem ekonomi liberal enjadi satu – satunya sistem yang dominan dewasa ini walaupun konsep alternative lain tetap muncul sebagai perlawanan terhadap hegomoni tersebut.
Ekonomi global menjadi trend dewasa ini di praktekkan oleh sebahagian besar Negara di dunia yang menganut faham kapitalisme termasuk indonesia. Salah satu indikator akan hal tersebut dapat dilihat dari ikluknya sebuah Negara dalam sebuah tatanan global dimana sistem perekonomian satu mempengaruhi perekonomian yang lain. Terdapat bebagai ciri sistem tersebut berjalan. Pertama hilangnya batas – batas Negara dalam hal perekonomian seperti kebebasan mendirikan perusahaan pada sebuah Negara dan perdagangan bebas. Sehingga hal tersebut mengharuskan adanya proses globalisasi. Dan kedua menghilangkan peran Negara dalam perekonomian seperti penghapusan pajak impor dan penghapusan harga standar pembelian pemerintah, sehingga hal tersebut mengharuskan adanya swastanisasi dan privatisasi aset – aset Negara.
Di Indonesia sendiri kita dapat mengidentifikasi dari pola kebijakan – kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang terlalu memihak pada kepentingan modal ketimbang kepada rakyat. Penghapusan subsidi BBM, pupuk, dan sektor pendidikan dan kesehatan, privatisasi air, swastanisasi asset Negara seperti Indosat, pengurangan beacukai barang impor serta perundan – undangan penanaman modal yang semuanya tidak satupun berpihak kepada rakyat tetapi memenuhi kepentingan pemodal. Dari fakta – fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam konteks dewasa ini telah mengadopsi sistem ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis. Dimana kebijakan ekonomi sangat ditentukan oleh perkembangan pasar.
Sebenarnya sistem ekonomi global ini hanya dikendalikan oleh beberapa perusahaan seperti transnasional corporation dan multinational corporation. Seperti perusahaan cocacola ,CFC, MCdonal dan perusahan tambang minyak seperti exon mobil, sheel dan lain - lain yang ada di Indonesia. Perusahaan inilah yang menguasai perekonomian di seluruh dunia, Negara – Negara yang tergabung dalam corporasi tersebut biasa dinamakan Negara G8 dan A5, dalam penguasaannya terhadap ekonomi suatu Negara di lakukan dengan membentuk organisasi perekonomian seperti IMF dan Wordbank. Mekanisme kerja yang mereka lakukan adalah dengan memberikan pinjaman terhadap suatu Negara – Negara berkembang untuk pembangunan Negara tersebut dan sebagai dana pemulihan krisis ekonomi. Akan tetapi pinjaman tersebut di sertai dengan syarat seperti penyerahan peran Negara dalam hal perekonomian pada mekanisme pasar atau pasar bebas serta perjanjian lain yang mengharuskan berlakunya sistem ekonomi global pada Negara tersebut, agenda inilah yang biasa di sebut dengan agenda neoliberalisme.
Jeratan sistem ekonomi liberal yang dipraktekkan Indonesia yang berkedok ekonomi pancasila telah terbukti tidak dapat memberikan arti apa – apa pada kesejahteraan rakyat, melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi indicator jelas akan hal tersebut. Namun sistem tersebut tetap dipertahankan sampai sekarang karna secara subtansial menguntungkan mereka yang berkuasa dan elit – elit politik dinegeri ini yang sebahagian besar adalah pengusaha dimana mereka menjadi agen – agen kaum pemodal asing. Sementara itu pemerintah juga adalah pemerintahan yang mandul karna tidak dapat keluar dari kesepakatan dengan lembaga perekonomian yang telah menjerat dengan utang luar negeri. Kondisi inilah menjadi gambaran betapa rumitnya kita keluar dari sistem yang buruk ini dan harapan akan kesejahteraan rakyat semakin jauh. Beberapa ekonom sudah memperkirakan hal tersebut dan sampai sekarang ini krisis ekonomi selalu membayangi perjalanan bangsa. Menteri yang membidangi perekonomian juga baru – baru ini telah mengeluarkan stetmen bahwa bangsa Indonesia telah memiliki kondisi perekonomian yang hampir sama dengan kondisi sebelum krisis tahun 1996. Walaupun peringatan ini muncul setelah mendengarkan analisis ekonomi dari ADB.
Berbagai kondisi diatas telah memunculkan kritik terhadap sistem perekonomian yang berjalan sehingga tuntutan akan sistem yang dapat menyentuh kesejahteraan rakyat semakin hangat di perbincangkan. Walaupun baru – baru ini wakil presiden mengungkapkan tidak akan mengikuti dan mencontoh tindakan yang dilakukan presiden Bolivia dan venuzuela yang telah berani menasionalisasi segala asset – asset negaranya sebagai bentuk perlawanan terhadap ekonomi neolib yang berusaha dipaksakan oleh Negara – Negara besar. Dalam menghadapi ketidakjelasan makna sistem perekonomian bangsa maka solusi sistem ekonomi kerakyatan dianggap sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia.
Secara umum terdapat beberapa poin yang menjadi agenda – agenda ekonomi kerakyatan pertama pemberdayaan UKM ( usaha kecil menegah), agenda ini diharapkan dapat menjadi solusi atas tertinggalnya usaha kecil menegah dalam persaingan yang tidak sehat. Adapun teknisnya dapat dilakukan dengan pemberian tambahan modal, perlindungan mereka dari persaingan dengan pengurangan impor barang dan lain – lain. Kedua melakukan demokratisasi modal material, intelektual dan institusional. Pemerataan kebijakan di bidang ekonomi sangat diharapkan, kesamaan akses seluruh rakyat dalam melakukan kreatifitas dalam memenuhi tuntutan kehidupannya serta peluang – peluang untuk mengembangan potensinya di berbagai bidang harus terwadahi, sehingga tidak ada lagi diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga pemberantasan KKN sampai ke akar – akarnya. Keempat pengutan organ – organ rakyat seperti serikat tani dan buruh yang dapat menjadih wadah bagi mereka dalam menyampaikan aspirasinya, kelima subsidi pemerintah kepada sektor umum dan masih banyak lagi yang lain yang menjadi tawaran akan sistem ekonomi tersebut.
Dengan diimplementasikannya agenda tersebut diharapkan menjadi solusi alternative terhadap kondisi ekonomi yang carut marut, dimana secara makro mengalami pertumbuhan tetapi secara mikro mengalami penurunan. Oleh sebab itu peran Negara untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam kebijakan ekonomi untuk keluar dari parangkap para penajajah ekonomi menjadi langkah pertama yang harus diambil. Kita mengharapkan pemerintah mempergunakan nuraninya dalam melihat berbagai kasus kemanusiaan yang melanda masyarakat sekarang ini. Namun melihat adegan – adegan yang dewasa ini diperetontongkan pemerintah dalam pemulihan ekonomi telah membuat masyarakat menjadi pesemis akan hal tersebut salahsatu contoh adalah ketika masyarakat telah menilai team ekonomi pemeritah gagal dalam mengsejahterakan rakyat, justru dalam resafel cabinet mereka tetap dipertahankan bahkan dipuji. Ada apa dengan negeri ini?.
Sudah seharusnya rakyat kembali mempertanyakan apa makna kontrak sosial yang dibuat disaat Negara ini hendak didirikan menjadi Negara kesatuan, bukankah dengan bersatu kita mempunyai kesamaan dan peluang untuk sejahtera dan damai, bukankah dengan dengan bersama kita dapat membangun negeri ini, bukankah dengan bersatu kita bias seperti kata SBY. Namun kondisi hari memungkinkan untuk berkata “bukankan dengan bersatu kita sama – sama tetap dijajah (baik bangsa lain maupun bangsa sendiri)”

*Penulis adalah Ketua komisi EKOPOL MAPERWA UNM dan MSO LKIMB